IMPLEMENTASI TINJUAUAN YURIDIS-KONSTITUSIONAL KONSENSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UUD 1945 DAN MENEGUHKAN RUMAH HUKUM PANCASILA

IMPLEMENTASI TINJAUAN YURIDIS-KONSTITUSIONAL KONSENSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UUD 1945

DAN MENEGUHKAN RUMAH HUKUM PANCASILA

 Untuk memenuhi sebagian tugas mata kuliah Ideologi Negara

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dosen pengampu: Achmad Mutholi’in

Kelompok 7:

Novian A. Efendi

A 220100039

 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

Tinjuauan Yuridis-Konstitusional Konsensi Nilai-Nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan Implementasinya.

Sudjito bin Atmoredjo

I. Pendahuluan

Dinyatakan dengan tegas secara keseluruhan pemikiran di dalam Pancasila dan UUD 1945 sangat luas, menjangkau perikehidupan masa lalu, kini dan yang akan datang. Berdasarkan hal tersebutlah terpancar kemuliaan niat, wawasan dan cita-cita luhur para founding fathers, yakni (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2)memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Apabila generasi orde baru menangkap secara bersih pesan moral para founding fathers dan mampu menjabarkan ke bidang hukum, maka sistem hukum nasional akan membaik. Pada tataran empiris saat ini dikecewakan oleh buruknya sistem hukum nasional.

II. Akar permasalahan

Empat faktor yang menyebabkan buruknya sistem hukum nasional, yaitu:

  1. Gagap hukum (UU oriented)

Kapasitas keilmuan belum cukup memahami yang dimaksud hukum secara benar. Sebagian besar mengira bahwa hukum adalah perundang-undangan. Dengan pemahaman demikian maka tidak ada hukum kecuali perundang-undangan. Lebih parah lagi ketika hukum dipandang sempit sebagai hukum negara yang lahir melalui legislasi, sehingga diluar hukum positif tidak ada hukum.

Rene Deskartes (1596-1650) seorang limuan yang menjadi pioneer kemunculan hukum modern. Berkat pandangannya yang monumental “Cogito ergo sum”, maka seluruh bangunan ilmu hukum disusun berdasarkan pandangan tersebut. Rasionalitas menjadi andalan ilmu hukum modern dalam mengungkap, menjelaskan objek garapannya. Francis Bacon (1561-1626) memperkokoh pandangan ilmu hukum modern dengan metode empirik, induktif, eksperimental. Dengan perpaduan diantera keduanya , maka pengungkapan rahasia dan hukum alam berlangsung secara agresif. Dengan menggunakan analisis rasional dan metode empirik, induktif, eksperimental dianggap semua rahasia dan hukum alam telah dapat dijelaskan sehingga alam dapat dikuasai.

Agresivitas ilmuan hukum modern berlangsung ditengah kejayaan teori Issac Newton (1642-1727) dan positivisme oleh August Comte (1798-1857). Teori Newton melihat alam dan proses di dalamnya ibarat bekerjanya sebuah mesin jam raksasa, dimana bagian-bagiannya berkaitan satu sama lain, dan bekerja secara linier, mekanik dan pasti.

Positivisme adalah anak kandung paradigma Carsetian-Newtonian, dan hukum positif merupakan pemikiran kaum positvis. Kesalahan kaum positivis lerletak pada pereduksian objek-garapan ilmu hukum modern yang embatasi diri pada hukum positif. Padahal hukum alam keutuhannya merupakan sebuah tatanan (order) yang mencakup tatanan transendal, sosial, dan politik.

  1. Sesat pikir, hukum untuk kemenangan bukan keadilan.

Perjalanan hukum di dalam kehidupan bersama menjadi dua cabang. Cabang pertama adalah hukum untuk keadilan substansial, kedua merupakan uantuk kemenangan.

Cabang pertama, pada penjelasan UUD 1945 bahwa sebenarnya kosmologi Indonesia adalah kekeluargaan bukan individual. Dalam perspektif filsafat holism, masyarakat cenderung tidak memisahkan seseorang dari konteks sosialnya bahkan merasa hidup dan kehidupannya nyaman ketika bersatu dengan alam lingkunagan dan Sang pencipta.

Telah manjadi sunatullah (kodrat) bahwa keharmonisan itu terkadang rusak karena suatu faktor. Sampai denga era 1970-an, ketika orang Indonesia dihadapkan pada konflik maka akan dipilih cara-cara penyelesaian dengan solidaritas sosial. Bahkan dapat dinyatakan bahwa musyawarah merupakan karakteristik utama budaya Indonesia. Budaya malu berprakarsa masih cukup kental, konflik terpaksa dibawa ke pengadilan, lembaga tersebu masih mampu manjalankan fungsinya sebagai house of justice.

Apa yang terurai diatas sungguh berbeda dengan cabang kedua dari hukum positif. Individualism menempatkan seseorang pada posisi tertinggi. Stiap orang memiliki harga diri yang kuat dan mutlak serta dipandang sebagai nilai intrinsik.individuaisme iniah setiap orang didorong menuju otoritas dan otonomi berfikir maupun bertindak bebas dan maksimal.

Kosmologi individualsme ini mengajarkan bahwa konflik merupakan bagian dari persaingan. Pihak bebas memilih cara penyelesaian konflik. Apabila pihak ingin menyelesaikan dipengadilan, maka pengadilan memeriksa dan mengadili konflik tersebut atas dasar peraturan perundang-undangan. Persoalan rumit ketika pihak umum keluar sebagai pemenang dalam proses peradilan itu adalah yang dibantu pengacara. Pengacara akan bekerja professional karena masalah honor menjadi pertimbangan utama kesungguhan kerja.

Tidak perlu diingkari bahwa slogan “maju tek gentar membela yang bayar” telah menjadi slogan actual bagi profesi pengacara pada umumnya. Orientasi hukum kearah kemenangan dan bukan keaadilan inilah dimaksud dengan sesat pikir.

  1. Lemahnya determinasi bangsa.

Tanpa harus mengurai UU lain, lemahnya determinasi bangsa juga dapat dicermati ketika ada desakan revisi UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal Asing, dan UU Hak Cipta. Banyak kasus penyusunan UU ternyata kapitalisme dan secara sistematik dan begitu halus menyeruak ke dalam bidang hukum.

  1. Oligarkhi bertopeng demokrasi

Apabila Oligarki kekuasaan tersebut dilihat dari perspektif teori hukum Jean Bodin yang terlihat hukum sebagai pemerintah penguasa berdaulat, maka peran dan keberadaan para politisi, kaum elit dan para cukong itu identik dengan raja-raja kecil yang masing-masing ingin membuat aturan hukum dan kemudian dipaksakan kepada rakyatnya. Mereka selalu merasa memiliki kekuasaan dan dapat memaksakan kekuasaannya melalui berbagai macam cara.

Para pembentuk undang-undang semestinya paham dan ingat bahwa negara ini bukan negara kekuasaan melainkan negara hukum. Mengacu pada pendapat Satjipto Rahardjo negara hukum Indonesia adalah negara yang selalu berusaha memihak dan membahagiakan rakyat.

III. Solusi

  1. Agenda Akademis

Perspektif akademis ada doktrin bahwa kehidupan ini akan berubah menjadi lebih baik apabila dikelola dengan ilmu. Mengacu pendapat Thomas Kuhn, ilmu hukum dapat dikatakan telah maju apabila telah terjadi lompatan paradigma, bukan sekedar bergeser.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa positivisme adalah pandangan dunia yang menempatkan metode ilmiah eksperimental sebagai satu satunya metode dan bahasa keilmuan yang universal sehingga segala pengetahuan tyang tidak dapat diverifikasi dianggap tidak bermakna. Terkait ajaran positivisme bahwa hokum berkembang melalui tiga tahap yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif.

Sejak positivisme dijadikan paradigm ilmu hukum modern maka sejak itu pula ilmu hukum menjadi ilmu yang distrinct dan esoterik. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, menempatkan pacasila sebagai sumber sekaligus arah dan tujuan kegiatan berolah ilmu hukum, meruppakan aktivitas ilmiah yang lazim dikategorikan sebagai paradigma pancasila. Munculnya ilmu hukum beraradigma pancasila diharapkan dapat menyempurnakan sejumlah kekurangan mendasar pada ilmu hukum berpadarigma positivisme.

  1. Agenda Politis

Mengacu pendapat Nonet dan Selznick serta Marrymann produk hukum yang berkarakter responsif itu memiliki tiga kualifikasi, yaitu: (1) Proses pembuatannya partisipatif, (2) Materinya aspiratif, (3) Cakupannya rigid dan tidak mudah diinterprestasikan secara sepihak.

Selama praktik politik tradisional dalam bentuk oligarki kekuasaan masih membudaya maka selama itu pula produk hukum berkarakter negative sulit terwujud.

  1. Agenda Praksis

Upaya pembenaha hukum di era reformasi senantiasa dihadapkan pada berbagai kendala, utamanya pada sistem hukum itu sendiri. Oleh karenanya pembenahan sistem hukum dengan menggunakan cara konfensional. Sehubungan dengan itu perlu digunakan cara lain yang lebih progresif.

IV. Penutup

Untuk mewujudkan konsentrasi nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 dalam budang hukum diperlukan modal ilmu hukum baru, disertai keberanian untuk bertindak secara luar biasa.

Meneguhkan Rumah Hukum Pancasila: Kajian Yuridis Sosiologis Nilai-Nilai Pancasila ke dalam Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945

Jawahir Thontowi

I. Pendahuluan

Kurangnya perhatian dan Negara terhadap tergerusnya nilai-nilai pancasila dari realitas keindonesiaan mulai dirasakan saat ini. Bukan karena tiada rumah hukum yang jelas bagi pancasila, tetapi tiada pelindung yang merawat dan menjaganya secara baik nilai-nilai tersebut. Hal ini tidak lepas dari keberhsailan reformasi yang mampu melakukan perubahan dasyat pada pembangunan hukum yang demokratis.

II. Menyoal Kelengkapan Instrumen Hukum Pancasila

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan RI, secara yuridis Konstitusional pancasila sebagai ideologi negara.merupanak sumber dari segala sumber hukum. Sudjito, memahami nilai-nilai pancasilamemiliki fleksibilitas normative dalam hukum adat, hukum nasional, dan hukum internasional. Konsekuensi pancasila sebagai pandangan hukum menimbulkan ikatan yang memaksa. Secara formil pancasila sebagai sumber tertinggi hukum nasional mendapatkan legitimasi hukum dan politik. Pancasila dipandang sebagai hukum merupakan bintang pemandu.

Kedudukan pancasila yang legitimit terkait pasal 2 UUD 1945 tentang tugas dan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ketetapan No. XX/MPRS/1966 merupakan instrument hukum dimaknai sebagai kemajuan olitik dan semangat pemerintah Orde Baru, sehingga orientasi pembangunan nasional dan pencapaian tujuan revolusi harus didasarkan pada pancasila dan UUD 1945.

Sejumlah instrument hukum baik secara kuantitas maupun kualitas terus mengikat, tetapi elit-elit politik membiarkan pancasila hanya dijadikan landasan etik atau modal belaka.

III. Mengapa Nilai-nilai Pancasila Termarjinalkan

Terjadinya marjinal tersebut dikarenakan oleh tiga kondisi sosial politik, hukum dan budaya hukum masyarakat. Pertama, kedudukan pancasila tidak lagi efektif menjadi sumber hukum disebabkan faktor yuridik konstitusional. Kedua, hulangnya posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Hilangnya kewenangan memilih presidendan wakil presiden telah melegitimasi kewenangan MPR.kedua marjinalisasi nilai-nilai pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia akibat kekerasan politik pemerintah Orde Baru.

Karena terjadinya marjinalisasi tersebut tidak lepas dari kelengkapan instrument yuridis konstitusional, fakto psikologis masyarakat antipati dan dendam terhadap Orde Baru. Pancasila semakin jauh dari pengetahuan, penghayatan, dan pengalaman masyarakat.

IV. Merumahkan Pancasila Kembali sebagai rechts idée

Pandangan dan fakta menunjukan dengan jelas bahwa nilai-nilai pancasila, tidak memiliki tiang yang kokoh, baik secara substansif institusi maupun secara budaya masyarakat. Hilangnya kepercayaan masyarakat atas pancasila, terputuskannya nilai-nilai pancasila, dalam alam pikir dan kepercayaan, menurut upaya-upaya progresif dari aparat pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks demokrasi, diusulkan bahwa pancasila perlu dikembangkan dalam semangat demokrasi yang secara konsensual dapat mengembangkan nilai-nilai praktisnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang serba pluralis.

V. Penutup

Uraian yang menggambarkan idealita pancasila, sebagai pandangan hidup atas rechts staat, di era Orde Baru berumah hukum lebih kuat. Berbeda dengan era reformasi, pancasila mengalami pergeseran yang cukup fundamental. Kecenderunagn hilangnya kelengkapan instrument hukum atas pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dapat dipahami sebagai berikut:

  1. Kondisi nyata menunjukan bahwa nilai-nilai pancasila di orde baru berumah hukum yang kokoh.
  2. Kedudukan pancasila sebagai rechts idée mengalami proses marjinalisasi
  3. Upaya penegakan pancasila pada rumah hukum yang kuat dan legitimit.

Denagn ketiga cara di atas, diharapkan pancasila tetap berfungsi sebagai pedoman yang memberikan makna an fungsi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s