Hukum Dagang

HUKUM DAGANG

Dosen pengampu: Dra. Hj. Sri Gunarsih, SH. MH

Oleh:

Novian Azis Efendi

A 220100039

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010/2011

TUJUAN UMUM PEMBELAJARAN

  1. A.   Pengertian Hukum Dagang

Hukum Dagang adalah ketentuan-ketentuan sebagian besar pengaturannya terdapat pada kodifikasi kitab undang-undang hukum dagang.

  1. B.   Hubungan Antara Hukum Dagang dan Hukum Perdata

Hukum dagang merupakan perluasan dari hokum perdata, maka KUHPerdata merupakan hukum perdata umum, sedangkan KUHD (WKU) merupakan perdata khusus.

Jadi hubungan ini berlaku adagium (reuhtsspusrk, asas mengenai hukum yang terkandung dalam kalimat pendek, berisi padat). “ Lex specialis derogratex Generalis” artinya bahwa ketentuan atau hukum yang khusus dapat menyimpang ketentuan yang umum, ketentuan yang umum (hukum khusus menghapus hakim umum).

Hal ini tercantum dalam pasal 1 KUHD yang berbunyi bahwa:

“Kitab undang undang hukum perdata (KUHS) dapat juga dipergunakan dalam hal-hal yang diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang (KUHD), sepanjang KUHD itu tidak mengaturnya secara khusus.

  1. C.   Sumber-Sumber Hukum Dagang

Hukum dagang diatur dalam 6 sumber, yaitu:

  1. KUHD sebagai koifikasi
  2. KItab undang-undang hukum perdata (KUHS)

Adapun sistematika KUHD adalah :

  1. Buku kesatuan tentang dagang umumnya:

BAB I              : Dihapuskan (pasal 2-5).

BAB II             : Tentang pemegangan buku.

BAB III           : Tentang beberapa jenis perseroan.

BAB IV           : Tentang bursa dagang, makelar, dan kasir.

BAB V            : Tentang komisioner, ekspeditur, pengangkutan, juragan, perahu yang melalui sungai dan perairan darat.

BAB VI           : Tentang wesel dan surat onder.

BAB VII          : Tentang cek, promes, kwitansi kepada pembawa.

BAB VIII         : Tentang reklame

BAB IX           : Tentang asuransi/ pertanggungan seumumnya.

BAB X            : Tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakara, terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belumdipenuhi dan tentang pertanggungan jiwa.

  1. Buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbelit dari pelayaran.

BAB I              : Tentang kapal laut dan muatanya.

BAB II             : Tentang penusaha kapal dan perusahaan-perusahaan perkapalan.

BAB III           : Nahkoda, anak kapal dan penumpang.

BAB IV           : Perjanjian kerja laut.

BAB V            : Tentang percetakan kapal.

BAB VI           : Penubrukan.

BAB VII          : Pencahayaan kapal, Pendamparan dan diketemukannya barang di laut

BAB VIII         : Dihapusnya (pasal 569-591)

BAB IX           : Pertanggungan terhadap segala bahaya di laut dan pembudakan.

BAB X            : Pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai dan pesisir daratan.

BAB XI           : Kerudian laut

BAB XII          : Berahirnya perikatan dalam perdagangan laut.

BAB XIII         : Perahu melalui sungai sungai dan perairan darat.

Pembentukan undnag-undang hukum ada perubahan yang dimuat dalam Stb. 1938-276 yang berlaku 17 juli 1938.

  1. Penghapusan pasal 2 sampai 5 BAB I buku I KUHD
  2. Memasukan istilah perusahaan dalam hukum dagang, dintara mana yang tercantum dalam pasal 6, 16, 36 dan lain-lain.
    1. D.   Sejarah Hukum Dagang

Berdasarkan pasal 11 aturan peralihan UUD 45, Indonesia berlaku KUHD dan berlaku mulai 1 mei 1848. Publikasi tanggal 30 april 1847 (5.1847.23)

KUHD Indonesia turunan dari (Wvk) Belanda, atas dasar “konkordasi” (pasal 1311.5.Wvk Belanda) mulai tanggal 1 oktober 1938 dan 1 januari 1842 (di Limburg)

Dalam dunia perdagangan timbul peraturan mengenai perdagangan didasarkan kebisaan  dalam lingkungan hingga kemudian diadakan kodifikasi hukum dagang pada abad 17.

Ketika raja Lodwijk ke XIV di Prancis:

  • Ordonnance du Commerce (1963)
  • Ordonnance de Lamarine (1681)

Molegraaf menunjukan kedua ordonansi sebagai kodifikasi dari hukum dagang. Dan kodifikasi Belanda diambil alih oleh Indonesia pada saat itu dijajah oleh Belanda. Dengan itu KUHD berlaku di Indonesia pokoknya berasal dari Ordonnance du Comerce di Prancis.

TUJUAN KHUSUS PEMBELAJARAN

  1. Hukum dagang adalah perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lainya dalam lapangan perdagangan.

Hukum daganh dalam hukum perdata terletak dalam buku ke III (ketiga) yaitu tentanag perikatan.

  1. Hubumgan hukum dagang dengan hukum perdata adalah sebagai hukum khusus yang berhadapan dengan hukum umum (LEX SPECIALIS DEROGRAT LEX GENERALIS) (Pasal ! Wvk)
  2. Hukum dagang diatur dalam hukum tertulis yang sudah dikodifikasi dan lainya yang belum dikodifikasikan.

Sebagai sumber hukum dagang adalah:

  1. KUHD sebagai kodifikasi
  2. KUHPerdata (KUHS)
  3. Peraturan-peraturan tersendiri di luar KUHD.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s