DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

DPD (DEWAN PERWAKILAN DAERAH)

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum TataNegara

Dosen Pengampu: ………………..

Disusun oleh:

Novian A. Effendi           A 220100039

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2011

 

KATA PENGANTAR

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia_Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah Hukum TataNegara, yang diampu oleh Drs. A. Muthali’in.

Tugas yang kami susun ini berjudul DPD (DEWAN PERWAKILAN DAERAH), kami susun berdasarkan data-data dan beberapa sumber yang dapat dipercaya. Namun kami menyadari bahwa hasil penyusunan tugas ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Walaupun masih banyak kekurangan, semoga tugas yang kami susun ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Amin.

Surakarta,     Desember 2011

Penulis

BAB I

 

PENDAHULUAN

 

  1. A.    Latar Belakang Lahirnya Lembaga DPD

Lahirnya demokrasi menuntut adanya partisipasi rakyat yang luas. Partisipasi rakyat akan terwadahi dengan adanya lembaga pemerintah yang khusus untuk dijadikan media penyampaian aspirasi rakyat. Di Indonesia, lembaga itu adalah DPR dan DPD. Keduanya merupakan lembaga tinggi negara di mana representasi aspirasi dan kepentingan rakyat diakomodasi di situ.

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dilakukan melalui perubahan ketiga UUD 1945 pada bulan November 2001. Dengan dibentuknya satu lagi lembaga tinggi negara ini (DPD), berarti sistem perwakilan dan parlemen berubah dari sistem satu kamar (unikameral) menjadi dua kamar (bikameral). Juga dengan dibentuknya lembaga ini, berarti Indonesia mengawali babak baru demokratisasi.

Kehadiran DPD ini seiring dengan bergulirnya pelaksanaan desentralisasi versi UU 22/1999. Momen ini dikenal sebagai awal Era Otonomi Daerah versi reformasi. Pendirian DPD ini sejalan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional. DPD juga dimaksudkan untuk digunakan sebagai kanal baru penyampaian aspirasi masyarakat. Diharapkan dengan adanya lembaga ini, partisipasi publik semakin luas.

  1. B.     Tujuan Penulisan
    1. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya lembaga DPD
    2. Untuk mengetahui Kedudukan lembaga DPD
    3. Untuk mengetahui fungsi lembaga DPD
    4. Untuk mengetahui tugas dan wewenang lembaga DPD
    5. Untuk mengetahui keanggotaan lembaga DPD
    6. Untuk mengetahui pimpinan lembaga DPD
    7. Untuk mengetahui persidangan dan keputusan lembaga DPD
    8. Untuk mengetahui dasar hokum lembaga DPD

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. A.    Kedudukan Lembaga

Pasal 22D UUD 1945 sangat melemahkan peran DPD dalam bidang legislasi karena hanya memberikan wewenang sangat terbatas. Dalam pasal 40 diatur bahwa DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Negara.

  1. B.     Fungsi Lembaga

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Negara dan mempunyai fungsi:

1. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu

  1. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

(UU No.22 Tahun 2003 Pasal 41)

  1. C.    Tugas dan Wewenang Lembaga
    1. DPD dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah
    2. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah
    3. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

(UUD 1945 Pasal 22D dan UU No.22 Tahun 2003 Pasal 42,43 dan 45)

  1. D.    Keanggotaan Lembaga
    1. Pemilihan

Pemilu anggota DPD merupakan satu fenomena baru dalam dunia politik Indonesia. Tetapi, tidak seperti pemilu yang lain, pemilu DPD tidak melibatkan partai politik, baik sebagai institusi.

Untuk dapat menjadi calon anggota DPD, peserta pemilu dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

  1. Provinsi yang berkependudukan sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 1.000 (seribu) orang pemilu.
  2. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 3.000 (tiga ribu) orang pemilih.

(UU No.12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum angoota DPR, DPD, DPRD, Pasal II)

  1. Syarat Keanggotaan
    1. Berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya tiga tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau berdomisili selama sepuluh tahun sejak berusia 17 tahun di provinsi yang bersangkutan.
    2. Tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya empat tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.

(Ketentuan pasal 63 UU No.12 Tahun 2003)

  1. Pemberhentian

Anggota dewan perwakilan daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

  1. Masa Jabatan

Masa jabatan Anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

  1. Hak dan Kewenang Anggota DPD
    1. Menyampaikan usul dan pendapat;
    2.  Memilih dan dipilih;
    3.  Membela diri;
    4. Imunitas;
    5. Protokoler;
    6. Keuangan dan administratif.

(UU No.22 Tahun 2003 Pasal 49)

  1. E.     Pimpinan Lembaga
  2. Hak DPD

DPD mempunyai hak:

  1. Mengajukan RUU
  2.  Ikut membahas RUU

(UU No.22 Tahun 2003 Pasal 48)

  1. Pemilihan

Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.

  1. Pemberhentian Pimpinan

Pimpinan DPD berhenti atau

diberhentikan dari jabatannya karena:

  1. Meninggal dunia;
  2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
  3. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan     tetap;
  4. Melanggar kode etik DPD berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan;
  5. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun  penjara.

(UU No.22 Tahun 2003 Pasal 39)

  1. Masa Jabatan Pimpinan

Masa jabatan Pimpinan DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Pimpinan DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

  1. F.     Persidangan

Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Pengambilan keputusan dalam rapat siding DPD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila cara tersebut tidak dapat terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Setiap rapat dapat mengambil keputusan pabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat. Apabila kuorum tidak tercapai, rapat dapat ditunda sebanyak-banjyaknya dua kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

  1. G.    Dasar Hukum Lembaga

Lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga UUD 1945, antara lain dewan perwakilan daerah (DPD). Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam pasal 22C dan 22D.

  1. H.    Dasar Hukum Lembaga

Lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga UUD 1945, antara lain dewan perwakilan daerah (DPD). Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam pasal 22C dan 22D.

DAFTAR PUSTAKA

Huda, Ni’matul. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Legawo.T.A DKK. 2005.Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia. Jakarta: Formapi.

Mugiyati dan Anjarotni Nasution.2009. Peran DPD Dalam Kegiatan Legislasi. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.

UUD 1945

UU No.22 Tahun 2003

UU No. 27 Tahun 2009

UU No. 10 tahun 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s