Hukum Tanah

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah
Tanah merupakan unsur terpenting dalam hukum adat di indonesia. Karena tanah merupakan satu satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga tanah masih bersifat tetap dalam keadaanya, bahkan terkadang malahan menjadi lebih menguntungkan.
Tanah adalah suatu kenyataan yang riil. Dengan adanya tanah bisa membirikan pengaruh atau keadaan yang nyata, karena dengan tanah bisa terbentuk tempat tinggal persekutuan, bisa memberikan penghidupan kepada persekutuan, serta tanah merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dikebumikan, selain itu tanah juga tempat tinggal danyang danyang atau roh roh pelindungan persekutuan para leluhur.
B.    Rumusan Masalah
Berdasarka latar belakang diatas dapat di ambil perumusan masalah sebagai berikut:
1.    Bagaimana kedudukan tanah dalam hokum adat?
2.    Bagaimanakah hak persekutuan atas tanah?
3.    Bagaimana pula hak perseorangan atas tanah?
C.    Tujuan
1.    Supaya bisa tahu unsur unsur apa yang terdapat dalam tanah!
2.    Untuk mengetahui hubungan apa yang ada antara persekutuan dengan tanah!
3.    Untuk mengetahui hak hak apa saja yang dimiliki individu atas tanah!

BAB II
PEMBAHASAN

A.    KEDUDUKAN TANAH DALAM HUKUM ADAT.
Terdapat dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hal hukum adat, yaitu :
1.    Karena sifatnya :
Yakni merupakan satu satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, toh masih bersifat tetap dalam keadaanya, bahkan kadang kadang malahan menjadi lebih menguntungkan.
Contohnya : sebidang tanah itu dikar, diatasnya dijatuhkan Bom dan setelah api itu padam tanah tersebut tidak akan lenyap. Serta saat dilanda banjir setelah air surut bisa mendatangkan kesuburan bagi tanah itu.
2.    Karena fakta :
Yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu :
a.    Merupakan tempat tinggal persekutuan.
b.    Memberikan penghidupan kepada persekutuan.
c.    Merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dikebumikan.
d.    Juga tempat tinggal kepada danyang danyang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.

B.    HAK PERSEKUTUAN ATAS TANAH
Mengingat akan fakta yang dimaksud diatas, maka persekutuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang sangat erat sekali ; hubungan yang mempunyai sumber serta yang bersifat religio-magis.
Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah yang dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang yang hidup di atas tanah itu.
Hak persekutuan atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.
Hak ini oleh Van Vollenhoven disebut “beschikkingsrecht”. Istilah ini dalam bahasa indonesia merupakan suatu pengertian yang baru, “beschikkingsrecht”itu menggambarkan tentang hubungan antara persekutuan dan tanah itu sendiri. Kini lazimnya digunakan istilah “hak ulayat”sebagai terjemahannya “beschikkingsrecht”.
Istilah istilah daerah yang berarti lingkungan kekuasaan, wilayah kekuasaan ataupun tanah yang merupakanwilayah yang dikuasai persekutuan antara lain : “patuanan”(ambon), “panyampeto”(kalimantan), “wewengkon” (jawa), “prabumian” (bali), “limpo”(sulsel), “ulayat” (minangkabau).
“beschikkingsrecht” ataupun hak ulayat ini berlaku keluar dan kedalam. Berlaku keluar karena warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan ; hanya dengan ijin persekutuan serta telah membayar pancang, “uang pemasukan”(aceh), “mesi” (jawa) dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar atau bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan.
Berlaku kedalam, karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama sama sebagai suatu kesatuan, melakukan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil daripada tanah beserta segala tumbuhan dan binatangyang hidup diatasnya.
Antara hak persekutuan ini (hak ulayat) dan hak para warganya masing masing ada hubungan timbal balikyang saling mengisi. Artinya lebih intensif hubungan antara individu, warga persekutuan dengan tanah yang bersangkutan, maka lebih teganglah, lebih kuranglah kekuatan berlakunya hak ulayat persekutuan terhadap tanah dimaksud; tetapi sebaliknya apabila hubungan individu dengan tanah tersebut menjadi makin lama makin kabur, kerena misalnya tanah itu kemudian tidak/kurang dipelihara maka tanah dimaksud kembali masuk dalam kekuasaan hak ulayat persekutuan.
Yang menjadi obyek hak ulayat ini adalah :
1.    Tanah (daratan)
2.    Air ( kali, danau, pantai )
3.    Tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buahan, pohon kayu, dsb)
4.    Binatang yang hidup liar.
Cara persekutuan memelihara serta mempertahankan hak ulayatnya. Pertama-tama persekutuan berusaha meletakan batas-batas disekeliling wilayah kekuasaannya itu. Tetapi usaha ini lasimnya tidak dapat diselenggarakan secara sempurna, lebih lebih apabila masyarakat persekutuan tersebut tempat tinggalnya tesebar dalam pedukuan pedukuan keci ataupun apabila daerah persekutuan tersebut meliputi tanah tanah kosong yang luas. Usaha kedua adalah menunjuk pejabat pejabat tertentu yang khusus bertugas mengawasi wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan. Pejabat ini disebut “jaring” (maningkabau), “teterusan” (minahasa), “kepala kewang” (ambon), “lelipis lembukit” (tanganan bali).
Hak ulayat ini dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak daripada persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan atau oleh persekutuan itu sendiri atau oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan.
Wilayah kekuasaan (beschikkingsrecht) persekutuan itu adalah merupakan milik persekutuan yang pada asanya bersifat tetap, artinya perpindahan hak milik atau wilayah ini adalah tidak diperbolehkan. Dalam kenyataannya terdapat pengecualian pengecualian, oleh karenanya diatas tadi ditegaskan pada asanya bersifat tetap.
Hak ulayat sendiri dipengaruhi juga oleh kekuasaan kerajaan kerajaan dan kekuasaan pemerintahan kolonial belanda.
Pengaruh pengaruh ini menurut sifatnya adalah ada yang menguntungkan (positif) dan ada pula yang merugikan (negarif).
Pengaruh yang positif (menguntungkan) pada umumnya berwujud sebagai perlindungan ataupun penegakan daripada hak ulayat/pertuanan sesuatu persekutuan terhadap tanah wilayah.
Pengaruh yang negatif (merugikan) dijumpai dalam tiga wujud yaitu sbb:
1.    Perkosaan
Pada jaman kolonial belanda terhadap hak pertuanan demikian ini pula didalami oleh persekutuan persekutuan yang berada di kota kota, (jakarta,surabaya,bandung,medan,dsb) karena persekutuan persekutuan tersebut harus mengikuti tata pemerintahan kota kota yang bersangkutan, yang diatur sesuai dengan cara cara barat, sedangkan persekutuan persekutuan diluar batas kota kota mengalami perampasan perampasan tanah wilayahnya untuk kepentingan pemerintahan kolonial seperti jaman daendels dan van denbosch yang mengadakan sawah sawah sendiri yang hasilnya digunakan untuk membelanjai pegawai dan tentara kolonial, pembuatan tanah tanah penggaraman di jawa barat dan jawa timur dll.
2.    Perlunakan
Contoh : dalam kerajaan kerajaan dengan adanya sistem “apanagi” yaitu sistem pemberian tanah tanah oleh raja kepada pejabat pejabt kerajaan tertentu ( lurah) sebagai tanah jabatan yang dapat menjamin penghasilan para pejabat yang bersangkutan.ini merupakan perlunakan terhadap hak pertuanan, karena hak itu pada prinsipnya memberi kemungkinan pula pada orang bukan warga persekutuan untuk mengerjakan dan menarik manfaat tanah persekutuan, asalkan orang tadi telah mendapatkan ijin kepala persekutuan serta telah memenuhi kewajiban membayar uang “mesi” dalam sistem “apanagi” ini tidak diperhatikan syarat syarat dimaksud.
3.    Pembatasan
Contoh : tindakan tindakan raja dan pemerintah kolonial yang diwajibkan persekutuan untuk menggunakan tanah wilayahnya seintensif intensifnya dengan pengarahan warganya sebanyak banyaknya, pula keharusan menanami tanah tanah dengan tumbuhan yang diperlukan oleh raja c.q. pemerintah kolonial, seperti cengkeh, cokelat dll, adalah pada hakekatnya merupakanpembatasan terhadap hak pertuanan.
C.    HAK PERSEORANGAN ATAS TANAH.
Pertama tama  harus diperhatikan, bahwa hak perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayat
Sebagai warga persekutuan maka taip individu mempunyai hak untuk :
a.    Mengumpulkan hasil-hasil hutan
b.    Memburu binatang liar yang hidup di wilayah kekuasaan persekutuan
c.    Mengambil hasil dari pohon-pohon tumbuhan liar
d.    Membuka tanah dan kemudian mengerjakan tanah itu terus-menerus
e.    Mengusahakan untuk diurus selanjutnya suatu kolam ikan
Dengan perbuatan-perbuatan khususnya yang di maksudkan ayat c, d, dan e diatas, maka terjadi suatu perhubungan perseorangan antara seorang warga persekutuan dengan masing masing pohon, tanah, dan kolam itu. Agar di maklumi oleh warga-warga prsekutuan lainnya lazimnya diberi tanda pelarangan yang religio-magis itu, sehingga hasil pohon, tanah, ataupun kolam tersebut hanya diambil oleh yang berkepentingan saja; lain orang tidak boleh mengambil hasilnya.
Jika perhubungan perseorangan ini kemudian terputus, sehingga hak perseorangan menjadi hilang, maka hak persekutuan (hak ulayat) untuk menguasai hidup kembali.
Hak milik atas tanah dari seseorang warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah itu pengertiannya adalah, bahwa warga yang mendiami tanah itu berhak sepenuh-penuhnya atas tanahnya tetapi dengan ketentuan wajib menghormati:
1.    Hak ulayat desanya
2.    Kepentinag-kepentinga orang lain yang mempunyai tanah
3.    Peraturan-peraturan adat seperti kuajiban memberi ijin ternak orang lain masuk dalam tanah pertaniannya selama tanah itu tidak dipergunakan dan tidak dipagari.
Hak milaik atas tanah ini, yang dalam bahasa belanda disebut “inlands bezitrecht” artinya bahwa pemiliknya berkuasa penuh atas tanahnya yang bersangkutan seperti halnya ia menguasai rumah, ternak, sepeda atau lain-lain benda lainnya.
Perlu kiranya dikemukakan juga disini, bahwa disamping hak milik atas tanah (inlands bezitrecht) damikian ini, dikenal juga adanya hak milik terkekang atau terbatas atas tanah (ingeklemdm inland bezitrecht) yaitu apabila pemiliknya kekuasaan atas tanah tersebut dibatasi oleh hak pertuanan desa. Tergantung dari kuat atau tidaknya pengaruh hak pertuanan desa atas tanah yang dikuasai itu, apakah dan sampai dimanakah ada pembatasan terhadap hak milik atas tanah dimaksud.
Tanah atau sawah yang dikuasai seseorang berdasarkan hak milik terbatas atau terkekeng demikian ini di Jawa Tengah disebut “sawah Pekulen” atau “sawah Narawita”, sedangkan di Jawa Barat disebut “kasikepan” (Cirebon, Kuningan) “Kanomeran” (Ciamis) “Kacacahan” (Majalengka).
Sesuai dengan keputusan MA tanggal 18 Oktober 1958 Reg.No.301 K/Sip./1958, maka penunjukan tanah pekulen adalah semata mata dari rapat desa yang diberikan oleh hukum adat. Pengadilan negeri tidak berhak meninjau benar tidaknya putusan rapat desa tersebut.
Pengadilan negeri tidak berkuasa mengubah atau membatalkan putusan desa mengenai atau tanah pekulen (putusan MA tanggal 21 Juni 1958 Reg.No.149.K/Sip./1958).
Kewajiban si pemilik hak usaha antara lain :
a.    Membayar semacam pajak yang dinamai cukai.
b.    Malakukan macam macam pekerjaan untuk keperluan tuan tanah (penjagaan desa waktu malam, memelihara jalan raya).
Cukai yang dimaksud diatas lazimnya berupa sebagian hasil panen sawah yang tidak boleh melebihi seperlima dari hasilnya.
Oleh karena itu, maka sesunguhnya hak usaha ini dapat dikatakan tidak berbeda dengan hak milik atas tanah tanah yang bukan tanah partikelir. Sesuai ketentuan konvensi pasal II undang undang pokok agraria menjadi “hak milik” contoh pasal 20 (1) undang undang tersebut.
Hak demikian ini dimiliki para pejabat baik semasa masih aktif bekerja maupun setelah di pensiun selama memangku jabatanya ataupun selama hidupnya (setelah pensiun) mengenyam penghasilan dari tanah atau sawah itu.
D.    TRANSAKSI TRANSAKSI TANAH.
Dikenal dua macam transaksi tanah yaitu pertama yang merupakan perbuatan hukum sepihak, kedua yang merupakan perbuatan hukum dua pihak.
1.    Transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum sepihak.
Contoh dari transaksi semacam ini dapat disebut :
a.    Pendirian suatu desa.
Sekelompok orang mendiami suatu tempat tertentu dan membuat perkampungan diatas tanah tersebut, membuka tanah pertanian, mengubur orang yang meninggal dan sebagainya, sehingga lambat laun tempat itu menjadi desa, timbul hubungan religio-magis antara desa dan tanah tersebut, tumbuh seatu hubungan hukum antara desa dan tanah yang dimaksud, tumbuh suatu hak atas tanah tersebut bagi persekutuan yang bersangkutan yakni hak ulayat perbuatan ini bersifat sepihak.
b.    Pembukaan tanah oleh seorang persekutuan.
Kalau seorang indifidu, warga persekutuan dengan ijin kepala desa membuka panah wilayah persekutuan, maka dengan menggarap tanah itu terjadi suatu hubungan hukum dan sekaligus juga hubungan peligiomagis antara warga tersebut dengan tanah di maksud. Lasimnya warga yang membuka tanah tersebut kemudian menempatkan tanda tanda pelanggaran pada tanah yang ia kerjakan itu.
Perbuatan hukum ini adalah bersifat sepihak juga; perbuatan ini berakibat timbulnya hak bagi warga yang membuka tanah tersebut, yakni hak milik dan kemudian juga hak wewenang pilih atas tanah yang bersangkutan.
2.    Transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum dua pihak.
Inti dari pada transaksi ini adalah pengoperan atau pun penyerahan dengan disertai pembayaran kontan dari pihak lain pada saat itu juga. Dalam hukum tanah perbuatan hukum ini tersebut ”transaksi jual” (dijawa disebut adol atau sadhe)
Transaksi jual ini menurut isisnya dapat dibeda bedakan dalam tiga macam transaksi sebagai berikut;
a.    Penyerahan tanah dengan pembayaran konyan disertai ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah mempunyai hak mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran uang yang sama jumlahmya disebut; menggadai (minangkabau) adhol sadhe (jawa), ngajual akad (sunda), menjual gadai (riau)
b.    Penyerahan tanah dan pembayaran kontan tanpa starat, jadi untuk seterusnya/ selamanya. Disebut “adol plas”, “patih bogor”, “run-tumurun”, “jawa”, “menjual jada” “kalimantan”, “menjual lepas” “riau dan jambi”
c.    Penyerahan tanah dengan hukum kontan disertai perjanjian, bahwa apabila tidak ada perbuatan hukum lain, sesudah satu, dua, tiga atau beberapa kali panen, tanah itu kembali lagi kepada pemilik tanah semula disebut “ menjual tahunan”, “adol oyodan” Jawa.
Transaksi ini supaya merupakan perbuatan hukum yang sah artinya supaya berhak mendapatkan perlindunga hukum wajib dilakukan dengan bantuan kepala persekutuan ini, maka perbuatan tersebut menjadi terang dan tidak gelap atau peteng “Jawa”. Untuk bantuannya ini kepala persekutuan lazimnya menrima uang saksi atau paku-paku “Batak”.
Yang menjadi obyek transaksi tanah.
Pada umumnya yang menjadi sebab seseorang pemilik tnah melakukan transaksi itu adalah kebutuhan akan uang. Apabila tidak dapat pinjama uang, maka dilakukan taransaksi tanah.
Tentang penyerahan tanahnya sediri atau kenyataannya dapat juga ditunda untuk beberapa waktu lamanya, tetapi hak si penerima atas tanah itu mulai berlaku sejak persetujuan terjadi. Penundaan itu disebut “digangsur” (jawa); “digangsur setahun” jika penundaanya selama setahun. Dapat diteropong ketiga macam transaksi tanah tersebut diatas sebagai berikut:
a.    Menjual gadai
Yang menerima tanah berhak untuk mengerjakan tanah itu serta untuk memungut penghasilan dari tanah itu ia hanya terikat oleh janjinya bahwa tanah itu hanya dapat ditebus oleh yang menjual gadai. Ia bila sangat membutuhkan uang hanya dapat menjual gadaian tanah itu pada orang lain dan sekali-kali tidak boleh menjual lepas tanah tersebut. Ia tidak dapat minta kembali uang yang diberikannya kepada yang menjual gadai; tetapi dalam transaksi yang demikian ini biasanya disetrai dengan perjanjian tambaha seperti:
1)    Kalau tigak ditebus dalam masa yang dijanjikan, maka tanah menjadi milik yang membeli gadai.
2)    Tanah tidak boleh ditebus sebelum satu, dua atau beberapa tahun dalam tanah gadai.
Pada umumnya tanah dikembalikan dalam keadaan seperti pada waktu tanah itu diserahkan.
b.    Menjual gadai.
Yang membeli lepas memperoleh hak milik atas tanah yang dibelinya. Pembayaran dilakukan dihadapan kepala persekutuan.
Di Aceh terdapat kebiasaan bahwa dalam akta dicantumkan ijab qobul, sedang di Minangkabau dalam transaksi ini pembelian lazimnya dalam pembayaran tidak hanya menyerahkan uang saja, tetapi juga disertai pisau atau sepotong kain (magis).
c.    Menjual tahunan.
Merupakan bentuk menyewakan tanah. Transaksi tanah ini diluar jawa tidak begitu dikenal lamanya tidak tentu.
Disamping transaksi jual yang di uraikan diatas maka perlu pula disebut transaksi transaksi tanah yang bukan transaksi jual seperti :
1)    Pewarisan tanah atau penghibahan tanah yang akan dibicarakan dalam acara hukum waris.
2)    Pemberian atau penghadiahan tanah, seperti di minahasa dan di sulsel sebagai jujul pada perkawinan ( diminahasa tanah tersebut disebut tanah peipamoya ) atau sebagai tanda pengikat anak.
Dalam undang undang No.5 tahun 1960 (undang undang pokok agraria) pemerintah RI menetapkan kebijakan penuh terhadap masalah jual gadai.
Dalam pasal 16 ayat 1(h) dan pasal 53 ayat 1 undang undang tersebut ditetapkan, bahwa “hak gadai” itu sifatnya sementara artinya dalam waktu yang akan datang diusahakan dihapuskan. Dan pada saat ini, mengingat keadaan masyarakat indonesia sekarang masih belum dapat dihapuskan dan diberi sifat sementara. Sifat sementara ini akan diatur lebih lanjut dalm undang undang.
E.    TRANSAKSI-TRANSAKSI YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN TANAH
Dalam transaksi ini obyeknya bukan tanah, tetapi hanya mempunyai hubungan dengan tanah
Dalam adat dikenal transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan tanah yaitu sebagai berikut:
1.    Memperduai (Minangkabau), maro (Jawa), Toyo (Minahasa), Tesang (Sulsel), nengah (Pringan), Mertelu (Jawa), atau jejuron (pringan).
Transaksi diatas terjadi apabila pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahw yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian (separuh kalau memperduai atau maro serta sepertiga kalau mertelu atau  jejuron) hasil tanahnya kepada pemilik tanah.
Dasarnya adalah pemilik tanah ingin memungut dari hasil tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya,tapi ia tidak ingin mengerjakan sendiri tanah itu.
Fugsinya ialah hak milik atas tanah dijadikan produktif tanpa bekerja sendiri.
Obyeknya adalah bukan tanah,tetapi tenaga dan tanaman, oleh karena itu  obyeknya bukan tanah, maka kepala persekutuan tidak perlu mengesahkan perjanjian ini.
2.    Sewa
Sewa adalah suatu transaksi yang mengizinkan orang lainuntuk mengerjakan tanahnya dengan membayar tiap sesudah panen atau tiap bulan atau tiap tahun uang sewa yang tetap.
Di beberapa daerah untuk transaksi demikian ini dipergunakan istilah-istilah khusus, seperti mengasi di Tapanuli Selatan, sewa bumi di Sumatra Selatan, cukai di Kalimantan, Nupetenin di Bali.
Apabila transaksi sewa ini oleh penyewa dibayarkan uang muka, hal mana sering terjadi pada penyewaan tanah oleh perkebunan-perkebunan gula misalnya, transaksi ini sangat menyerupai transaksi jual tahunan atau jual oyodan, lebih lebih kalau uang muka yang dibayarkan itu dimaksudkan untuk waktu yang lama.
3.    Tapanuli atau jonggolan di Jawa, makantah di Bali, tahan di Tapanuli
Transaksi semacam ini terjadi,apabila seseorang yang hutang kepada orang lain berjanj kepada yang memberi pinjaman tadi, bahwa ia selama belum melunasi hutangnya ia tidak akan mengadakan transaksi tentang tanahnya, kecuali dengan pemberian hutang.
Jika batas waktu yang dijanjikan sudal lampau dan hutang belum dibayar maka tanah yang dijadikan tanggungan itu wajib dikorbankan untuk melunasi hutangnya.
Tanah yang dijadikan tanggunan lantas menjelma menjadi tanah jual gadaikan atau dijual lepaskan atau dijual tahunkan.
4.    Numpang atau Magersari di Jawa atau lindung di Pariangan
Apabila seorang pemilik tanah ynag bertempat tinggal di tanah itu (=mempunyai rumah diatas tanah itu) memberi izin kepada orang lain untuk membuat rumah yang kemudian ditempati olehnya di atas tanah itu juga, maka terdapat suatu transaksi yang disebut numpan.
Terjadi numpang apabila seorang pemilik pekarangan mengizinkan orang lain membuat rumah untuk didiami sendiri di atas pekarangannya.
Dalam transaksi ini orang yang mendapat izin untuk membuat rumah diatas tanah orang lain itu, disebut numpang atau magersari (Jawa), lindung atau indung (Pariangan).
Izin tersebut dapat di tarik kembali oleh pemilik tanah atau pekarangan. Dan apabila dari pihak penumpang tidak ada alasan untuk disuruh pergi, maka pemilik tanah/pekarangan wajib memberi kerugian ongkos pindah (tukon tali).
5.    “Memperduai” atau “sewa” bersama-sama dengan “gadai”.
Transaksi demikian ini merupakan transaksi gabungan antara transaksi tanah dengan transaksi yang berhubungan denga tanah. Dapat terjadi, apabila A (yang menerima tanahyang digadaikan) memberikan izin kepada B (pemilik tanah=yang menggadaikan tanah) untuk mengerjakan tanah itu dengan perjanjian memperduai atau sewa.

BAB III
PENUTUP

A)    KESIMPULAN.
1.    Terdapat dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hal hukum adat, yaitu :
a)    Karena sifatnya :
b)    Karena fakta :
2.    Mengingat akan fakta yang dimaksud diatas, maka persekutuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang sangat erat sekali ; hubungan yang mempunyai sumber serta yang bersifat religio-magis
3.    Sebagai warga persekutuan maka taip individu mempunyai hak untuk :
i.    Mengumpulkan hasil-hasil hutan
ii.    Memburu binatang liar yang hidup di wilayah kekuasaan persekutuan
iii.    Mengambil hasil dari pohon-pohon tumbuhan liar
iv.    Membuka tanah dan kemudian mengerjakan tanah itu terus-menerus
v.    Mengusahakan untuk diurus selanjutnya suatu kolam ikan

C.    SARAN.
Semoga makalah yang disusun oleh penulis dapat membantu mahasiswa dalam pengetahuan tentang hak hak pertanahan, sehingga tidak mengalami kesulitan ataupun kejanggalan dalam kehidupan sehari hari dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA
Wignjodipoero, Soerojo. 1990 “Pengantar dan asas asas hukum  adat”. PT.Temprin, Jakarta.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s