Implementasi Pancasila Sebagai Parpol (Partai Politik)

PENTINGNYA PEMAHAMAN IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DALAM KEHIDUPAN PARPOL BAGI CALON GURU PKn

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ideologi Negara

Dosen Pengampu: Drs. Achmad Muthali’in, M. Si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh:

Novian Azis Efendi (A 220100039)

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010/2011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………………………………………..i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………ii

A.    PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………1

  1. Latar Belakang  …………………………………………………………………………………………1
  2. Rumusan Masalah  …………………………………………………………………………………….1

 B.     IMPLEMENTASI IDEOLOGI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN PARPOL …… ..2

  1. Pengertian ideologi Pancasila  ……………………………………………………………………..2
  2. Nilai Ideologi Pancasila  ……………………………………………………………………………..2
  3. Kedudukan dan Fungsi Ideologi Pancasila ……………………………………………………..3
  4. Parpol dalam suatu negara (partai poitik di Indonesia………………………………………4
  5. Implementasi Ideologi pancasila dalam Parpol Indonesia  ……………………………….6

 C.    CALON GURU PKN ………………………………………………………………………………7

  1. Kompetensi guru PKn ………………………………………………………………………………..7
  2. Selintas kurikulum PKn di SMA/MA/SMK  …………………………………………………….7

 D.    PENTINGNYA PEMAHAMAN IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DALAM KEHIDUPAN PARPOL BAGI CALON GURU PKN                                   …………..   8

  1. E.     KESIMPULAN ………………………………………………………………………………………8

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………………………………………..   9

  1. A.   PENDAHULUAN
    1. 1.      Latar Belakang

A political party is an organised group of people who have similar ideas about how the country should be run.Partai politik adalah kelompok terorganisir dari orang yang memiliki ide yang sama tentang bagaimana negara harus dijalankan. Their aim is to get their candidates elected to political power. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan calon terpilih mereka ke kekuasaan politik.

After a general election, the party with the most MPs usually forms the new government.

Dalam UU No. 31 tahun 2002 tentang partai politik, dijelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara RI secara sukarela atas dasar perasaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggaota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Partai politik sengaja didirikan untuk memperoleh kekuasaan serta memerintah atau mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Partai Politik adalah alat yang sah yang ditimbulkan dalam masyarakat modern untuk mengelompokkan berbagai kelompok dan kepentingan dalam masyarakat untuk diartikulasikan dalam kebijakan-kebijakan Negara. Dengan partai politik adalah sarana formal bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan pandangan politiknya tentang kehidupan masyarakat dan Negara yang dicita-citakan.

  1. 2.      Rumusan Masalah

Mengapa pemahaman implementasi ideologi pancasila dalam kehidupan parpol penting bagi calon guru PKn ?

  1. B.   IMPLEMENTASI IDEOLOGI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN PARPOL

 

  1. 1.      Pengertian Ideologi Pancasila

Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea dan logia. Idea berasal dari idein yang berarti melihat. Idea juga diartikan sesuatu di dalam pikiran, hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana. Sedang kata logis berasal dari kata logos dari kata legein yaitu berbicara.

Jadai, Ideologi Pancasila adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekaligus giroh (Moral Passion) bagi sekelompok manusia penganutnya dalam berbagai bidang kehidupan. Pancasila dijadikan ideologi dikerenakan, Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan  rasional. Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bernegara.

  1. 2.      Nilai Ideologi Pancsila
  • Nilai Ketuhanan (Realigiusitas)

Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung dan mulia. Memahami Ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang beketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridlo Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukan.

  • Nilai Kemanusiaan (Moralitas)

Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan, sebagai asas kehidupan, setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab.

  • Nilai Persatuan (kebangsaan) Indonesia.

Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian, kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Marauke.

  • Nilai Permusyawaratan dan Perwailan

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain, dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan, dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengerahkan potensi mereka dalam dunia modern.

  • Nilai Keadilan Sosial

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidak berpihakkan, keseimbangan,  serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, dimana mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar.

  1. 3.      Kedudukan dan Fungsi Ideologi Pancasila

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indoneisa. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerokhanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945.

b. Memiliki suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945.

c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis)

d. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk para penyelenggara partai dan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Fungsi ideologi pancasila adalah sebagai berikut:

  1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapainya.

  1. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

c. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia.

  1. 4.      Parpol Dalam suatu negara (Partai Politik di Indonesia)

Infrastruktur yang paling nyata di indonesia adalah partai politik. Sebagai mana alam kesadaran politik berubah dan menyubur di Indonesia, walaupn belum merdeka ketika itu tumbuh pemikiran-pemikiran politik. Era akhir dari kolonialisme adalah ketika kita menyaksikan kelahiran Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, NU, PNI, PKI, Taman Siswa, dan Parindra.

Nahdatul Ulama (NU) adalah gerakan dari ulama Islam di Indonesia yang di pelopori oleh K.H. Wahid Hasyim Asyari. Melalui lembaga pendidikan pondok pesantren, NU berhasil menanamkan semangat dan watak anti kolonialisme, serta berhasil menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya umat Islam di Indonesia.

Serikat Islam (SI) adalah satu diantara organisasi politik Indonesia yang paling menonjol waktu itu. SI sejak semula adalah gerakan politik, SI adalah transformasi dari Serikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh H. Samanhudi.

Setelah bangsa Indonesia memerdekakan diri dari penjajah, maka pada tahun 1995 diselenggarakan pemilu yang pertama di Indonesia. Dari hasil pemilihan umum tahun 1955 tersebut, hanya ada empat partai yang secara nasional keluar sebagai pemenang yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI.

Akan tetapi kemerosotan peran legislatif dalam sistem politik tampak mempunyai pengaruh langsung kepada partai-partai lain, terutama pada dua partai besar PNI dan NU. Selain itu dua partai politik lainya yang terkenal anti komunis yaitu Masyumi dan PSI dibubarkan Presiden Soekarno karena keterlibatan sejumlah pemimpin mereka dalam pemberontakan PRRI dan Permesta.

Satu-satunya partai politik yang dianggap berhasil mempertahankan dirinya sebagai salah satu kekuatan politik yang harus diperhitungkan adalah PKI. Hanya yang mencemaskan PKI adalah munculnya kekuatan militer dalam hal ini khususnya Angkatan Darat, sebagai kekuatan baru sistem politrik.

Setelah terjadi pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965 dan era Presiden Sukarno beralih kepada presiden Suharto, ada keinginan kuat dari para arsitek orde baru, untuk mempertahankan posisi kuat eksekutif yang telah dirintis oleh orde lama. Eksekutif yang kuat in diperlukan untuk mencegah intervansi legislatif, karena intervensi inilah yang menurut mereka akan menghambat pelaksanaan sebagai program ekonomi pemerintah. Dalam era orde baru ini berlangsung beberapa kali pemilihan umum, peserta pemilu tahun 1971 adalah Golkar, PNI, NU, Partai Khatolik, Murba, PSII, IPKI, Parkindo, Parmusi dan Perti. Dalam pemilu tahun 1977 partai-partai politik tersebut digabung menjadi dua partai, yaitu PPP (gabungan partapartai Islam) dan PDI (gabungan partai-partai Kristen ditambah PNI, Murba, dan IPKI).

  1. 5.      Implementasi Ideologi Pancasila dalam Parpol di Indomnesia

Partai politik di Indonesia selain sebagai pilar demokrasi yang memiliki peran sebagai sarana artikulasi, komunikasi dan sosialisasi aspirasi dalam masyarakat, sebagai arena pendidikan politik rakyat dan pembentuk kader bangsa serta sebagai sarana penyelesaian konflik. Dengan demikian partai politik di Indonesia harus bertujuan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Pedoman yang perlu dijadikan pegangan dalam kehidupan partai politik adalah :

a). Mengaktualisasikan kebersamaan dalam kemajemukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

b). Penyampaian aspirasi rakyat dan segenap perilaku partai politik harus menjamin tegaknya keselarasan dan kerukunan serta budi luhur. Penyampaian aspirasi rakyat melalui partai politik harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

c). Segenap perilaku partai politik selalu bersendi pada keputusan bersama yang mengikat dan mengandung sanksi terhadap penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

d). Program partai politik harus mengarah pada kokohnya Pancasila sebagai dasar negara, utuh dan kuatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berpemerintahan presidensial dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.

  1. C.   CALON GURU PKN
    1. 1.      Kompetensi Guru PKn

Kompetensi yang dimaksud adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurangkurangnya meliputi: pemahaman wawasan (landasan kependidikan), pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus.

Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: a). berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun, b). menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, c). bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik.

Kompetensi profesional  merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan.

  1. 2.      Selintas Kurikulum PKn di SMA/ MA/ SMK

Program pendidikan nasional diharapkan dapat menjawab tantangan harapan dan tantangan yang akan dihadapi oleh anak bangsa baik pasa masa kini maupun masa yang akan datang. Kajian kebijakan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bertujuan untuk memberikan masukan kepada BSNP terkait dengan penyempurnaan dokumen standar isi dan pelaksanaannnya serta pengembangan kurikulum PKn di masa depan. Naskah akademik kurikulum tersusun berdasarkan hasil sintesis dari rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan desain untuk menetapkan fokus kajian, kajian dokumen Standar Isi, kajian pelaksanaan standar isi, diskusi hasil kajian dokumen standar isi, diskusi hasil kajian pelaksanaan stadar isi, studi dokumentasi standar isi, analisis data hasil kajian, penyusunan hasil kajian, presentasi hasil kajian, dan penyusunan laporan.

  1. D.    PENTINGNYA PEMAHAMAN IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DALAM PARTAI POLITIK BAGI CALON GURU PKN

Diketahui bahwa Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila. Atau dengan perkataan lain merupakan pendidikan Pancasila dalam praktek, maka dari itu pemahaman mengenai implementasi ideologi Pancasila dalam Partai politik sangat penting dipahami semua warga Negara Indonesia, apalagi bagi calon guru PKn, karena kita biasa memahami keadaan politik khusunya parpol yang berasaskan pada Ideologi Pancasila.

  1. E.   KESIMPULAN

Partai-partai politik dipandang sebagai sarana kelembagaan yang utama untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Partai-partai memainkan peranan menyeluruh sebelum, selama dan sesudah pemilu.

calon guru PKn penting memahami pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan parpol, sebagaimana tuntutan kurikulum PKn di SMA sekaligus untuk menanamkan Nasionalisme pada siswa tentang parpol di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Syaei’ie, Inu Kencana. 2000. Ilmu Politik. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.

Drs. H. Inu Kencana Syaeiie, M.Si, Azhari, SSTP, M.Si. 2005. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

TUNTAS. 2011. LKS Pendidikan Kewarganegaraan X. Jakarta: CV Graha Pustaka.

Eric Moberg.  Sebuah Teori Politik Demokrasi (online), (http://www.mobergpublications.se/theory/three.htm) diakses tanggal 19 Juni 2011

“Peran Berubah Dari Partai Politik” (online), (http://www.blackwellpublishing.com/mckay/pdfs/chapter5.pdf) diakses tanggal 19 juni 2011.

Directgrov. 2011. Partai Politik (online), (http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/UKgovernment/Politicalpartiesandelections/DG_073226) diakses tanggal 19 juni 2011.

Siswono Yudo Husodo. 2010. ”Implementasi Pancasila dalam Berbagai Aspek Kehidupan Politik dan Ekonomi” (online). (http://lppkb.wordpress.com/2010/11/15/444/) diakses tanggal 3 juli 2011.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s